HEADLINE: Kucuran Tambahan Bansos Rp 24,17 Triliun, Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran?

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dipusingkan dengan kenaikan harga komoditas, salah satunya minyak mentah. Di Indonesia, kondisi ini membuat anggaran subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah pun membengkak.

Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sepanjang tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan subsidi dengan jumlah cukup besar untuk BBM, LPG, dan listrik, mencapai sebesar Rp 502 triliun.

Jika hal ini tidak segera teratasi, bahkan bukan tidak mungkin subsidi energi tersebut bisa mencapai di atas Rp 600 triliun, andai kuota Pertalite yang ditetapkan sebanyak 23 ribu KL akhirnya jebol.  

Akibatnya, pemerintah kini dihadapkan pada opsi dilematis antara mengambil kebijakan harga BBM naik atau membiarkan anggaran subsidi tetap membengkak.

Di tengah kabar kenaikan harga BBM yang masih belum dipastikan, pemerintah mengumumkan akan adanya gelontoran tiga bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada masyarakat dalam waktu dekat.

Kehadiran bansos ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022).

Secara total, pemerintah akan menyalurkan bansos tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Sri Mulyani.

Ada 3 jenis tambahan bansos yang akan sebar pemerintah. Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial senilai Rp 300 ribu dimulai minggu ini dan Rp 300 ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

Kedua, bansos berupa BLT subsidi gaji atau biasa dikenal dengan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transpotasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

Program bansos tersebut bisa diberikan melalui organisasi angkutan daerah (organda) seperti yang pernah dilakukan beberapa sebelumnya. Bisa juga berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada pengemudi ojek.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp 24,17 triliun, terdiri dari Rp 12,4 triliun untuk BLT, Rp 9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp 2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan. Rencananya bansos tersebut akan mulai dieksekusi mulai pekan depan.

"Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ungkap Sri.

Seakan melengkapi penyataan Sri Mulyani, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, menilai tambahan bansos merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menambah optimisme untuk memperkuat perekonomian Indonesia ke depannya.

"Kabar baik baik buat kita semuanya, Menteri Keuangan mengumumkan tambahan atau penguatan bantuan sosial. Jadi alih-alih dikurangi bansos ditambah dan diperkuat. Subsidi Ro 502 triliun tetap diberikan, bansos diperkuat kita tambah Rp 24,17 triliun," kata Yustinus, dikutip dari twitternya @prastow.

Dia menegaskan, hal ini membuktikan wujud pemerintah mendukung melindungi masyarakat tanpa henti."Dan jangan khawatir buat para tukang ojek, para supir, nelayan yang tidak mendapat skema BLT dan BSU, Pemda akan memberi dukungan melalui alokasi transfer daerah sebesar Rp 2,17 triliun," ujarnya.